Diduga Langgar HAM, Ketua LSM Media Betang Pratama: Ganti! Kalapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya 

PALANGKA RAYA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Perempuan Kelas IIA Palangka Raya, baru - baru ini disorot atas meninggalnya salah satu warga binaannya, yang dinilai tidak wajar.

Meninggalnya warga binaan bernama Yunire (53) pada hari Senin (30/10) lalu masih jadi pertanyaan dikalangan masyarakat, karena informasinya sebelum meninggal dunia diketahui kondisi muka dan bibirnya bengkak dan memakai kursi roda.

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Taspen Harus Hati-Hati Berinvestasi

Frans Sambung, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Betang Media Pratama Kalimantan Tengah, menilai apa yang terjadi terhadap meninggalnya warga binaannya itu patut dipertanyakan dan diselidiki lebih lanjut.

 "Kalapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya ini patut di evaluasi dan dipertanyakan akan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terhadap warga binaan ini, " kata Frans Sambung menegaskan.

Baca juga: Sebelum Beli atau Sewa Rumah, Sebaiknya Lakukan Hal Ini

Menurutnya hal ini merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang cukup berat apabila dugaan nya ini benar - benar terjadi. Karena sebelumnya, ada salah satu warga binaan perempuan yang baru saja bebas dari Lapas tersebut, satu dengan almarhum menceritakan kebenaran akan yang juga dialaminya

Tidak mau disebutkan namanya, Frans Sambung menuturkan apa yang terjadi selama ini di Lapas Kelas IIA Palangka Raya selama dipimpin oleh Kalapas saat ini, diduga terlalu kejam dalam melaksanakan SOP di setiap penerimaan setiap tamu yang akan membesok Warga Binaan.

Baca juga: Marak Coretan Mafia LPG Subsidi, Polda Kalteng di Minta Tangkap dan Usut Pelaku

 "Berdasarkan informasi yang barusan Lembaga terima, kuat dugaan ada pelanggaran HAM di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya saat ini, " terangnya.

Diceritakannya, bahwa setiap warga binaan perempuan di lapas itu, diduga setiap mau makan diharus makan memakai piring plastik dari plastik gula serta standar - standar lainnya yang membuat warga binaan merasa seperti bukan manusiawi atau terlalu ketat.

Baca juga: Pokja Papua: Clean Governance Guna Pembangunan Papua Yang Bebas Korupsi

Selain itu, informasi - informasi yang didapatnya tersebut dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya, karena menurutnya hal tersebut demi tegaknya HAM bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya.

Warga binaan yang selama ini ada di kalapas tersebut, seharusnya dibina sesuai topuksi dan tugas dari petugas kalapas yaitu memanusiawi manusia.

Baca juga: Kemendagri Dorong Komitmen Daerah Melalui Rencana Aksi PPSI 2023-2025

 "Maka dengan ini saya harapkan agar kalapas saat ini harus segera dievaluasi dan diganti, " tegas ketua LSM Betang Media Pratama ini menyampaikan.